Bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten kembali mengalir ke wilayah Kabupaten Tangerang. Gubernur Banten Andra Soni menyalurkan Bantuan Jaminan Sosial Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026 kepada warga di Gedung Serbaguna Kecamatan Rajeg, Senin (2/11/2026). Penyaluran ini merupakan tahap pertama yang dilakukan Pemprov Banten pada tahun anggaran berjalan.

Sebanyak 2.200 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Tangerang masuk dalam daftar penerima tahun ini. Dari jumlah tersebut, 300 penerima berasal dari Kecamatan Rajeg dan diserahkan secara simbolis dalam kegiatan tersebut. Setiap keluarga menerima bantuan uang tunai senilai Rp500 ribu.

Penyaluran bantuan perlindungan sosial ini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, daftar penerima disusun berdasarkan data terpadu, bukan usulan lisan di lapangan, sehingga sasaran bantuan bisa dipertanggungjawabkan.

Tidak ada potongan sepeser pun

Dalam sambutannya, Andra Soni menegaskan bahwa bantuan yang diterima warga harus utuh. Ia meminta agar tidak ada pihak yang memotong atau memungut biaya dalam proses penyaluran.

“Kami pastikan juga, tidak ada satu rupiah pun pungutan terhadap bantuan sosial ini,” tegas Andra Soni di hadapan warga penerima manfaat.

Gubernur berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini juga disinergikan dengan bantuan serupa yang disediakan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat, agar tidak terjadi tumpang tindih dan warga yang paling membutuhkan tetap terlayani.

Menurut laporan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman, Pemprov Banten menyalurkan lima jenis bantuan sosial. Kelimanya meliputi bantuan jaminan sosial keluarga, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan sosial disabilitas, bantuan sosial anak telantar, serta bantuan sosial lansia.

“Semoga apa yang menjadi program Pemprov Banten terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Lukman.

Secara keseluruhan, pada 2026 Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,15 miliar untuk 16.311 KPM yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Angka itu menegaskan bahwa cakupan bantuan tahun ini masih terbatas, dan menjadi alasan Gubernur menyebut penambahan penerima sebagai agenda tahun depan.

“Tahun ini kami baru menganggarkan untuk 16 ribu lebih warga Banten. Semoga tahun depan bisa dimaksimalkan,” ujar Andra Soni.

Pendidikan jadi sorotan di Rajeg

Selain menyerahkan bantuan, Gubernur Banten memanfaatkan kesempatan itu untuk memaparkan program pendidikan gratis bagi SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) swasta di Provinsi Banten. Ia mengingatkan bahwa pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang telah digratiskan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi anak-anak Banten untuk berhenti sekolah.

“Tidak ada alasan anak-anak Banten putus sekolah. Kalau ada yang putus sekolah, laporkan ke kepala desa. Saya meyakini pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan,” tegasnya.

Pernyataan itu menyiratkan peran baru bagi aparat desa. Kepala desa diminta menjadi saluran pelaporan pertama ketika ada anak di wilayahnya yang terancam putus sekolah, sehingga persoalan bisa ditangani sebelum anak benar-benar keluar dari bangku pendidikan.

Bagi warga Kecamatan Rajeg dan sekitarnya, arahan tersebut praktis menjadi rujukan. Keluarga yang kesulitan membiayai sekolah anak dapat menyampaikan laporan ke kantor desa setempat agar memperoleh informasi mengenai skema pendidikan gratis yang berlaku, baik di jenjang SD-SMP yang dikelola Pemkab Tangerang maupun jenjang SMA-SMK dan SKh swasta yang kini ditanggung Pemprov Banten.

Pemkab Tangerang melengkapi, bukan menggantikan

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang hadir mendampingi penyaluran menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Banten. Menurutnya, program bantuan provinsi sejalan dengan yang sudah berjalan di kabupaten.

“Ini juga sama dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami melengkapi program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga memberikan bantuan kepada 4.000 masyarakat setiap tahunnya,” ungkap Maesyal Rasyid.

Bantuan dari Pemkab Tangerang menyasar kelompok masyarakat rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, anak yatim, serta para janda yang membutuhkan dukungan. Bupati menyebut komitmen tersebut akan dijalankan berkesinambungan sesuai kemampuan keuangan daerah, di samping tetap menjalankan pembangunan infrastruktur.

“Ibu dan Bapak harus selalu menjaga kesehatan dan bahagia,” pesannya kepada warga penerima manfaat.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga disebut telah menyalurkan bantuan pada sektor infrastruktur jalan di wilayah penerima. Kombinasi bantuan tunai dan perbaikan infrastruktur dinilai penting karena persoalan kemiskinan di kawasan Rajeg dan pesisir utara umumnya bukan hanya soal daya beli, tetapi juga akses.

Apa artinya bagi warga Kabupaten Tangerang

Dengan alokasi Rp500 ribu per keluarga, bantuan ini memang bukan sumber penghasilan, melainkan penyangga jangka pendek. Namun bagi rumah tangga lansia tunggal, penyandang disabilitas, atau keluarga dengan anak yatim, dana tersebut kerap menjadi tambahan yang menentukan pada bulan-bulan tertentu.

Karena itu, kualitas pendataan menjadi penentu utama. Basis DTSEN yang dipakai Pemprov Banten memungkinkan warga mengecek apakah keluarganya sudah terdaftar sebagai KPM. Warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum menerima bantuan dapat menanyakan statusnya ke dinas sosial kabupaten atau melalui pemerintah desa dan kecamatan setempat.

Yang juga perlu dicatat, penyaluran tahap pertama ini baru menjangkau sebagian kecil dari kebutuhan. Dengan 16.311 KPM untuk delapan kabupaten/kota di Banten, rata-rata tiap daerah memperoleh porsi terbatas, sementara jumlah warga miskin dan rentan jauh lebih besar. Pernyataan Gubernur soal rencana peningkatan cakupan pada tahun berikutnya karena itu menjadi janji yang layak ditagih.

Bagi Kabupaten Tangerang, sinergi tiga lapis anggaran, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten, menjadi kunci agar bantuan tidak menumpuk pada satu kelompok sasaran. Selama data penerima diperbarui dan tidak ada potongan dalam penyaluran, bantuan seperti ini bisa benar-benar sampai ke rumah tangga yang paling membutuhkan, termasuk di Kecamatan Rajeg dan desa-desa sekitarnya.

Sumber: Kabar6.com