KABUPATEN TANGERANG — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang menelusuri asal-usul dokumen permohonan perbaikan akta kelahiran milik warga Kecamatan Kelapa Dua yang ditemukan menjadi bungkus gorengan. Berkas tersebut sebelumnya beredar di media sosial dan memuat sejumlah informasi pribadi pemohon.
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Nuryadi, menyampaikan bahwa dokumen yang ditemukan bukan akta kelahiran yang sudah diterbitkan. Berkas itu merupakan arsip permohonan perbaikan akta kelahiran yang diproses pada 2021. Meski demikian, dokumen tersebut tetap berisi data yang seharusnya tidak beredar tanpa perlindungan, termasuk nomor telepon pemiliknya.
Temuan itu menjadi perhatian karena dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan tidak hanya memuat informasi untuk kebutuhan layanan, tetapi juga dapat memuat identitas yang memungkinkan seseorang dihubungi atau ditelusuri. Dalam kasus ini, dokumen milik warga Kabupaten Tangerang disebut ditemukan beredar hingga wilayah Jakarta Barat.
Disdukcapil belum menyimpulkan kebocoran internal
Nuryadi menegaskan bahwa Disdukcapil belum dapat menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai kebocoran data yang berasal dari internal instansi. Menurut dia, masih ada beberapa kemungkinan yang harus diperiksa sebelum penyebab dan jalur beredarnya dokumen dapat dipastikan.
Disdukcapil berencana menelusuri nomor registrasi berkas serta operator yang memproses permohonan tersebut pada 2021. Pemeriksaan itu diharapkan dapat membantu memperjelas kapan dan melalui jalur mana dokumen tersebut keluar dari proses administrasi. Instansi itu juga akan menghubungi pemilik dokumen untuk meminta keterangan dan menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang muncul.
Kemungkinan lain yang ikut dipertimbangkan adalah dokumen tersebut pernah diserahkan kepada pihak di luar Disdukcapil untuk keperluan tertentu. Berkas permohonan administrasi kadang perlu dilampirkan kepada bank, perusahaan pembiayaan, pengurus lingkungan, atau perantara pengurusan dokumen. Jika salinan itu tidak dikembalikan atau dimusnahkan secara benar, dokumen dapat berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik data.
Karena itu, temuan dokumen sebagai bungkus makanan belum cukup untuk menunjuk pihak tertentu sebagai penyebab. Penelusuran administratif dan keterangan dari pemilik berkas tetap diperlukan agar kesimpulan tidak dibangun hanya dari foto yang beredar di media sosial.
Pemilik data mengaku menerima pesan tidak dikenal
Di sisi lain, pemilik nomor telepon yang tercantum dalam berkas tersebut mengaku menerima banyak pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Hubungan antara pesan-pesan itu dan beredarnya dokumen masih perlu dibuktikan, tetapi kemunculannya menambah kekhawatiran pemilik data.
Nomor telepon yang tersebar dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk komunikasi yang mengganggu, mulai dari promosi tanpa izin hingga upaya penipuan. Dalam situasi tertentu, pelaku juga dapat menggunakan informasi yang tampak meyakinkan untuk membangun kepercayaan korban, misalnya dengan menyebut nama, alamat, atau jenis layanan yang pernah diurus.
Risiko semacam itu membuat dokumen permohonan administrasi perlu diperlakukan sebagai informasi yang harus dijaga, meskipun prosesnya sudah selesai atau berkasnya sudah tidak lagi digunakan. Kertas bekas yang memuat data warga tidak semestinya langsung dibuang ke tempat sampah, apalagi dipakai sebagai pembungkus makanan.
Imbauan untuk warga dan pelaku usaha
Disdukcapil Kabupaten Tangerang mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menyerahkan salinan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, atau dokumen administrasi lainnya. Warga perlu mengetahui tujuan permintaan, pihak yang menerima, serta alasan dokumen tersebut dibutuhkan.
Masyarakat juga diminta tidak mengunggah dokumen kependudukan secara utuh ke media sosial. Jika publikasi diperlukan untuk keperluan pengaduan atau klarifikasi, bagian yang memuat nomor identitas, alamat, nomor telepon, tanda tangan, dan informasi sensitif lain sebaiknya ditutup terlebih dahulu.
Untuk proses layanan administrasi, Disdukcapil mendorong warga memanfaatkan layanan digital, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), sesuai layanan yang tersedia. Penggunaan kanal resmi dapat membantu mengurangi peredaran salinan fisik, walaupun warga tetap perlu menjaga keamanan akun, perangkat, dan alamat surat elektronik yang digunakan untuk mengirim dokumen.
Imbauan juga ditujukan kepada pelaku usaha, khususnya di wilayah Jabodetabek, agar tidak menggunakan kertas bekas dokumen kependudukan sebagai pembungkus makanan atau keperluan lain. Kertas yang hendak dimusnahkan seharusnya dihancurkan dengan cara yang membuat tulisan dan data di dalamnya tidak dapat dibaca kembali.
Penelusuran menjadi penting bagi perlindungan warga
Peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak berhenti ketika warga menerima dokumen hasil layanan. Setiap salinan, formulir, dan arsip yang memuat identitas memiliki siklus pengelolaan yang harus jelas, mulai dari penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, peminjaman, hingga pemusnahan.
Disdukcapil menyatakan bahwa pengamanan arsip telah dilakukan sesuai ketentuan. Arsip dinamis dan arsip aktif dikelola oleh bidang yang menangani kearsipan, sementara arsip yang sudah tidak perlu disimpan harus melalui penilaian sebelum dimusnahkan. Penjelasan mengenai proses tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa penelusuran tidak hanya mencari siapa yang terakhir memegang dokumen, tetapi juga mengevaluasi prosedur pengelolaannya.
Bagi warga Kelapa Dua dan wilayah Kabupaten Tangerang lainnya, tindak lanjut kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai asal-usul berkas serta langkah perlindungan bagi pemilik data. Sampai hasil pemeriksaan disampaikan, publik sebaiknya tidak menyebarkan ulang foto dokumen atau mencoba mengidentifikasi pemiliknya. Penyebaran ulang justru dapat memperluas akses terhadap informasi pribadi yang sudah telanjur beredar.
Kasus ini masih berada dalam tahap penelusuran. Dugaan kebocoran internal belum dinyatakan terbukti, sementara Disdukcapil masih memeriksa nomor registrasi, operator, dan kemungkinan jalur lain yang membuat arsip permohonan tahun 2021 ditemukan di luar lingkungan layanan. Perkembangan resmi dari instansi terkait akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya.