Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menemui Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu bukan sekadar kunjungan protokoler. Agenda utamanya jelas: memperkuat kerja sama memberantas judi online yang jaringannya sudah melintasi batas negara, menekan penipuan di ruang digital, sekaligus melindungi infrastruktur telekomunikasi dari aksi kriminal yang membuat layanan warga terganggu.
Bagi warga Tangerang Raya, persoalan ini bukan hal abstrak. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus pencurian perangkat menara base transceiver station (BTS) muncul di Kota Tangerang. Dampaknya langsung terasa: sinyal melemah, internet tersendat, dan komunikasi warga ikut terganggu. Karena itulah pertemuan Komdigi–Polri kemarin relevan dibaca bukan hanya sebagai urusan Jakarta, melainkan sebagai persoalan layanan publik di kampung-kampung sekitar kita.
Aduan warga jadi titik berangkat kolaborasi
Meutya menjelaskan, keputusan memperkuat sinergi berangkat dari aduan masyarakat yang terus mengalir. Isinya beragam: jual beli data pribadi, penipuan daring, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, hingga hoaks.
“Kami meyakini dengan kolaborasi yang lebih kuat lagi ke depan, kita dapat menekan angka judi online di tanah air. Ini juga salah satu masukan yang amat besar kita terima dari masyarakat,” ujar Meutya seperti dilansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, cakupan persoalan terlalu luas jika hanya ditangani satu kementerian. Karena itu, kerja sama dengan Polri dianggap penting agar langkah pencegahan dan penegakan hukum berjalan seiring, bukan berjalan sendiri-sendiri. Salah satu caranya adalah mempercepat pelaksanaan nota kesepahaman atau MoU yang sebelumnya sudah ditandatangani pada April lalu.
Meutya juga memberi apresiasi khusus kepada Kapolri yang belum genap satu bulan menjabat, tetapi sudah menangani salah satu markas judi online yang jaringannya tidak hanya lokal, melainkan lintas negara. Ia berharap tempo kerja cepat itu berlanjut, terutama untuk penipuan online yang dinilainya paling meresahkan masyarakat.
Ketika menara BTS jadi sasaran
Persoalan yang jarang jadi sorotan publik adalah pencurian kabel dan perangkat BTS. Meutya menyebut aksi tersebut berdampak langsung pada terganggunya akses internet dan layanan telekomunikasi di berbagai daerah. Ia mengapresiasi langkah hukum yang sudah diambil kepolisian terhadap kasus-kasus semacam itu.
“Kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS yang berujung dan berakibat pada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” tuturnya.
Contoh paling dekat datang dari Kota Tangerang. Unit V Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mengungkap pencurian perangkat menara BTS dengan nilai kerugian mencapai Rp481,6 juta. Kasus bermula dari laporan pencurian di Jalan Kampung Selapajang Jaya, Neglasari. Seorang pria berinisial DSA (37) diamankan.
Modusnya rapi dan cukup berani. Pelaku dan rekannya berbagi peran: satu orang berjaga di luar pagar, satu lagi mengambil modul menara. Mereka sempat mengaku sebagai petugas provider yang sedang melakukan perbaikan, tetapi tidak bisa menunjukkan surat tugas. Setelah identitasnya dipersoalkan, keduanya panik dan kabur memakai mobil yang mereka bawa.
Pola serupa terjadi di daerah lain. Pada Juli lalu, Satreskrim Polres Banjar mengungkap dugaan pencurian dengan pemberatan di menara BTS di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Seorang pria diamankan bersama barang bukti dan kendaraan yang diduga dipakai untuk beraksi. Bagi perusahaan telekomunikasi, modul dan kabel yang dicuri bukan sekadar barang berharga; komponen itu menyangga operasional menara, termasuk baterai cadangan ketika pasokan listrik terganggu.
Kapolri: literasi dan regulasi harus jalan bareng
Dari sisi kepolisian, Kapolri Suyudi Ario Seto menekankan bahwa percepatan teknologi harus diimbangi penguatan literasi masyarakat. Penipuan daring, judi online, dan love scam disebutnya sebagai persoalan yang harus ditindak karena meresahkan warga dan mengancam keamanan negara.
“Kejahatan-kejahatan di ruang digital ini bisa kita eliminasi. Bisa kita lakukan upaya-upaya yang cepat. Karena ini terus terang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat,” tegas Suyudi.
Ia juga menyoroti penyebaran berita bohong yang menurutnya membutuhkan langkah penanganan tegas, termasuk penguatan regulasi. Harapannya, penguatan MoU yang dilakukan April lalu membuat sinergi kedua institusi semakin solid dalam menjaga keamanan digital nasional.
Skala konten judi online: angka yang tidak kecil
Kolaborasi itu menghadapi medan yang luas. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, sebanyak 5,15 juta konten negatif telah ditangani. Dari jumlah itu, 4,03 juta di antaranya merupakan konten perjudian.
Sebaran platformnya pun menggambarkan betapa judi online sudah menumpang di layanan yang kita pakai sehari-hari. Dalam dua tahun terakhir, Komdigi menangani 122.366 konten perjudian melalui layanan berbagi berkas, 92.322 konten di platform Meta, 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 konten di X, 1.882 konten di Telegram, serta 1.166 konten di TikTok. Meta menjadi platform dengan jumlah konten perjudian terbanyak di antara daftar tersebut.
Komdigi juga memakai Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk mengawasi penyelenggara sistem elektronik. Pada periode Februari 2025 hingga 11 September 2026, tercatat 358 gelombang pengaduan dengan 1.801 URL yang ditangani melalui sistem itu.
Meutya sendiri menegaskan bahwa memutus akses dan menurunkan konten saja tidak cukup. “Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” kata dia di Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).
Jejak dampaknya di Tangerang Raya
Di tingkat lokal, dampak judi online sudah lama terlihat. Pada Agustus 2026, Kementerian Sosial menangguhkan bantuan sosial untuk 259 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tangerang yang terindikasi terkait judi online. Kasus itu menunjukkan bahwa judol tidak berhenti di layar ponsel; ia bisa merembes ke urusan dapur rumah tangga dan bantuan negara.
Dampak sosialnya juga tercatat di pengadilan. Pengadilan Agama Tigaraksa mencatat 5.124 perkara perceraian, dengan judi online disebut sebagai salah satu pemicu maraknya perkara. Polresta Tangerang bahkan pernah menggelar sidak ponsel terhadap anggotanya sendiri usai apel pagi untuk mencegah keterlibatan judol dan pinjaman online.
Bagi warga Cikasungka, Adiyasa, dan desa-desa lain di Kabupaten Tangerang, persoalan pencurian BTS juga menyentuh hal yang sangat praktis: kualitas sinyal. Ketika modul atau kabel menara hilang, bukan hanya operator yang rugi. Warung yang mengandalkan pembayaran QRIS, pelajar yang belajar daring, hingga pedagang yang berjualan lewat media sosial ikut menanggung akibatnya.
Yang bisa dilakukan warga
Pemberantasan judi online dan penipuan digital tidak bisa sepenuhnya digantungkan pada aparat. Masyarakat punya jalur yang cukup mudah untuk ikut ambil bagian. Konten negatif bisa dilaporkan melalui aduankonten.id, sedangkan nomor atau akun yang mencurigakan bisa diadukan lewat aduannomor.id. Komdigi juga menyediakan layanan WhatsApp Chatbot Stop Judi Online di 0811-1001-5080.
Langkah paling sederhana tetap yang paling sering diabaikan: jangan meneruskan tautan promosi judi, jangan tergoda tawaran investasi dengan untung tidak masuk akal, dan jangan pernah menyerahkan kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau kurir paket.
Pertemuan di Mabes Polri kemarin menegaskan satu hal: persoalan ruang digital sekarang ditangani bersama-sama, dari hulu sampai hilir. Bagi warga Tangerang Raya, hasil yang paling dinanti bukan pernyataan bersama, melainkan sinyal yang tetap stabil, layanan publik yang tidak terganggu, dan semakin sedikit tetangga yang kehilangan uang karena tergoda meja judi di layar ponsel.
Sumber: tangerangkab.go.id