Pemerintah Kabupaten Tangerang masih menyimpan satu pekerjaan rumah besar di sektor ketenagakerjaan. Hingga akhir September 2026, tercatat sekitar 20.000 pekerja sektor informal di wilayah itu belum tersentuh jaminan sosial sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari bekerja, tetapi tidak punya tabungan perlindungan ketika kecelakaan kerja atau sakit datang.
Angka itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Aziz Gunawan saat mewakili Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menghadiri penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Ciputra Hospital di Auditorium Ciputra Hospital, CitraRaya Tangerang, Kamis 29 Oktober 2026. Menurut Aziz, berdasarkan data profil Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang periode Januari hingga September 2026, kepesertaan jaminan sosial sudah mencakup 1.082.363 pekerja atau 69,89 persen dari total potensi peserta di wilayah tersebut.
“Namun, tantangan kita masih ada sekitar 20.000 pekerja sektor informal yang belum terlindungi,” ujar Aziz dalam sambutannya.
APBD Sudah Turun Tangan untuk Pekerja Rentan
Aziz menjelaskan, Pemkab Tangerang tidak tinggal diam. Lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah telah mendaftarkan 500.000 masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan ke program jaminan sosial. Langkah itu membuat cakupan kepesertaan di Kabupaten Tangerang melompat jauh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, ketika sebagian besar pekerja informal harus mendaftar sendiri tanpa pendampingan.
Meski begitu, jurang 20.000 pekerja yang belum terlindungi tetap dianggap terlalu lebar untuk ditutup hanya dengan uang daerah. Karena itu, Pemkab Tangerang membuka pintu selebar-lebarnya bagi perusahaan swasta untuk ikut menanggung iuran perlindungan pekerja rentan melalui program CSR. Skema ini dinilai lebih cepat daripada menunggu penambahan alokasi APBD pada tahun anggaran berikutnya.
Satu Kepedulian, Seribu Perlindungan
Langkah konkret datang dari Ciputra Hospital melalui program bertajuk “Satu Kepedulian, Seribu Perlindungan”. Program itu memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan yang selama ini bekerja tanpa proteksi apa pun.
Penerima manfaat program tersebut datang dari berbagai profesi informal di kawasan sekitar rumah sakit dan permukiman CitraRaya. Mulai dari petugas keamanan atau sekuriti, pekerja rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang pasar, sopir, hingga marbot masjid dan pengurus tempat ibadah lainnya. Kelompok-kelompok ini kerap luput dari perhatian karena tidak terikat hubungan kerja formal dengan satu perusahaan, sehingga tidak ada pemberi kerja yang menanggung iuran mereka.
“Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari Ciputra Hospital. Mudah-mudahan ini menjadi panggilan kemanusiaan bagi perusahaan lain untuk ikut bergandengan tangan, sehingga perlindungan bagi pekerja rentan bisa segera tuntas,” kata Aziz.
Ketika Kecelakaan Kerja Tak Kenal Status
Bagi pekerja informal, risiko kecelakaan kerja justru sering lebih tinggi daripada pekerja kantoran. Pengemudi ojek online menghabiskan belasan jam di jalan raya setiap hari. Sekuriti berjaga pada shift malam di kawasan yang sepi. Pekerja rumah tangga menangani peralatan listrik dan tangga di rumah orang lain. Sopir menempuh jarak jauh dengan jam kerja yang jarang dihitung.
Tanpa jaminan sosial, satu kecelakaan saja bisa menghabiskan tabungan keluarga dalam hitungan hari. Biaya rumah sakit, kehilangan penghasilan selama masa pemulihan, hingga kebutuhan sehari-hari selama tidak bisa bekerja menjadi beban yang harus ditanggung sendiri. Karena itulah kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal bukan sekadar urusan administratif, melainkan jaring pengaman yang menentukan nasib sebuah keluarga.
Rasa syukur datang dari salah satu penerima manfaat. Nurdin, seorang petugas keamanan di kawasan Citra Raya, mengaku perlindungan itu sangat berarti bagi keberlangsungan pekerjaannya sehari-hari.
“Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Manfaatnya luar biasa besar. Semoga Pemkab Tangerang dan Ciputra Hospital bisa memberikan perlindungan yang lebih luas lagi untuk masyarakat banyak,” ujar Nurdin.
Pekerja Informal di Tengah Pertumbuhan Kawasan
Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan kawasan industri, perumahan, dan pusat komersial paling cepat di Banten. Setiap kawasan baru yang dibuka selalu melahirkan pekerjaan-pekerjaan informal di sekelilingnya: petugas keamanan perumahan, pengemudi ojek online yang mengantar penghuni, pedagang makanan di pinggir jalan, hingga pekerja rumah tangga di kompleks perumahan.
Artinya, jumlah pekerja informal di Kabupaten Tangerang berpotensi terus bertambah seiring berkembangnya kawasan. Beban pendataan pun menjadi semakin berat, karena pekerja jenis ini berpindah tempat kerja dengan cepat dan jarang tercatat di satu instansi. Di sisi lain, kesadaran pekerja informal untuk mendaftar sendiri ke program jaminan sosial masih rendah, umumnya karena keterbatasan penghasilan dan anggapan bahwa iuran bulanan adalah pengeluaran yang bisa ditunda.
Dua Jalur yang Disebut Saling Melengkapi
Pemkab Tangerang menilai kolaborasi antara APBD dan kontribusi CSR merupakan jalan paling realistis untuk menuntaskan sisa cakupan kepesertaan. Anggaran daerah menopang kelompok masyarakat miskin ekstrem, sementara perusahaan swasta mengambil peran pada kelompok pekerja rentan di sekitar wilayah operasionalnya.
Dengan skema itu, pemerintah daerah optimistis seluruh pekerja informal di Kabupaten Tangerang bisa terlindungi jaminan sosial secara menyeluruh. Namun keberhasilan rencana ini bergantung pada dua hal: konsistensi pendataan pekerja informal di tingkat kecamatan dan desa, serta kesediaan lebih banyak perusahaan mengikuti jejak Ciputra Hospital. Sebab, 1.000 dari 20.000 pekerja yang belum terlindungi baru sekitar lima persen dari total yang masih menunggu.
Sumber: TangerangNews