Banjir yang berulang di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, tidak lahir dari satu sebab tunggal. Gubernur Banten Andra Soni menyebut ada tiga persoalan yang saling menumpuk di alur Kali Angke: pendangkalan, penyempitan badan sungai, dan sejumlah titik turap atau sheet pile yang belum terpasang. Akibatnya, ketika debit air meningkat, sungai tidak lagi mampu menampung limpasan dan air masuk ke kawasan permukiman warga.

“Yang menjadi perhatian adalah masih adanya sejumlah titik tanggul atau sheet pile yang belum terpasang secara menyeluruh akibat kendala pembebasan lahan,” kata Andra di Tangerang, Sabtu.

Ia menjelaskan, titik-titik yang belum tertutup turap itulah yang menjadi jalan masuk air ke rumah warga. Kondisi tersebut membuat penanganan banjir di Ciledug tidak cukup diselesaikan dengan pengerukan sedimen atau pelebaran alur di satu-dua lokasi, karena persoalan infrastruktur pengendali airnya belum tuntas.

Enam Ratus Meter Lahan Sudah Dibebaskan

Menurut Andra, Pemerintah Kota Tangerang telah bergerak lebih dulu di sisi pembebasan lahan. Dari upaya tersebut, sekitar 600 meter lahan disebut telah berhasil dibebaskan sehingga tahapan berikutnya bisa masuk ke pekerjaan fisik oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembebasan lahan memang menjadi pintu masuk proyek pengendalian banjir di tepi sungai. Selama bidang tanah di bantaran belum clear, pemasangan sheet pile tidak bisa dikerjakan, dan alur sungai tetap terbuka pada risiko limpasan. Karena itu, capaian 600 meter itu menjadi modal awal yang menentukan kecepatan pekerjaan konstruksi selanjutnya.

Selain pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi Banten juga telah menurunkan alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di sejumlah titik. Kehadiran alat berat ini ditujukan agar pekerjaan tidak menunggu seluruh tahapan administrasi selesai, terutama pada bagian alur yang dinilai paling rawan memicu genangan.

Dalam praktiknya, normalisasi tidak berhenti pada pengerukan sedimen. Pekerjaan itu mencakup perbaikan bentuk tebing, pembersihan hambatan alur, hingga pemasangan struktur penahan agar dinding sungai tidak longsor saat debit air tinggi. Turap atau sheet pile berfungsi sebagai penahan tanah sekaligus pembatas agar air tetap berada di alur, bukan merembes ke permukiman di belakangnya. Ketika satu titik belum berturap, alur air bisa berbelok dan menggerus bantaran, sehingga genangan muncul bukan hanya di titik itu, tetapi juga di kawasan yang lebih jauh.

Tidak Bisa Ditangani Separatis

Persoalan Kali Angke, kata Andra, melintasi batas administrasi. Aliran sungai ini melewati Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga wilayah DKI Jakarta. Karena itu, penanganannya harus terpadu dan melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Banten, pemerintah kabupaten dan kota, serta Pemprov DKI Jakarta.

“Persoalan Kali Angke tidak bisa ditangani secara parsial, karena dampaknya melintasi wilayah administrasi,” ujarnya.

Bagi warga Ciledug dan sekitarnya, pernyataan itu menjelaskan mengapa banjir kerap terasa seperti masalah yang berputar di tempat. Perbaikan di satu sisi alur bisa kehilangan dampak bila sisi lain masih menyempit atau belum berturap. Air yang datang dari hulu akan tetap mencari jalan keluar, dan permukiman padat di bantaran menjadi pihak pertama yang menerima konsekuensinya.

Kawasan Ciledug sendiri merupakan salah satu wilayah terpadat di Kota Tangerang. Permukiman tumbuh rapat hingga mendekati garis sempadan sungai, sementara saluran drainase lokal banyak yang bermuara langsung ke Kali Angke. Kombinasi itu membuat setiap kenaikan muka air sungai cepat merambat menjadi genangan di jalan lingkungan dan rumah warga.

Bendung Polor Diminta Dikaji Ulang

Selain turap dan pendangkalan, Andra menyoroti keberadaan Bendung Polor yang menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, bendung tersebut merupakan infrastruktur lama yang sebelumnya difungsikan untuk kebutuhan irigasi persawahan.

Seiring perkembangan wilayah dan berkurangnya lahan persawahan, fungsi bendung itu dinilai perlu dikaji kembali agar sesuai dengan kebutuhan pengelolaan air saat ini. Ia berharap Kementerian PU melalui jajaran teknisnya dapat melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Ini bendung lama, dulu peruntukannya untuk irigasi mengairi sawah. Sekarang sudah tidak ada lagi sawah yang diairi di sini, sehingga harus dikaji ulang pemanfaatan dan kegunaannya,” kata Andra.

Pernyataan itu menandai bahwa persoalan banjir di Tangerang Raya bukan sekadar soal tinggi tanggul. Infrastruktur air peninggalan masa lalu yang fungsi aslinya sudah bergeser ikut menentukan perilaku air di hilir, termasuk saat musim hujan dengan curah hujan tinggi.

Yang Ditunggu Warga

Dari paparan tersebut, ada dua hal yang kini menjadi penantian utama warga di bantaran Kali Angke: realisasi pekerjaan fisik setelah lahan dibebaskan, dan kepastian jadwal pemasangan turap di titik-titik yang masih terbuka. Tanpa keduanya, upaya normalisasi bisa berjalan tetapi belum menjawab penyebab limpasan yang dikeluhkan setiap musim hujan.

Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten telah menyatakan komitmen untuk menuntaskan bagian yang menjadi kewenangannya. Namun hasil akhirnya tetap bergantung pada sinkronisasi lintas wilayah, terutama karena aliran yang sama juga melewati Tangerang Selatan dan Jakarta. Bagi warga Ciledug, koordinasi itu bukan istilah teknis di ruang rapat, melainkan penentu apakah rumah mereka kembali tergenang pada hujan berikutnya.

Pemerintah berharap penanganan terpadu dapat menekan potensi banjir di Tangerang Raya secara lebih permanen, bukan hanya mengurangi genangan sesaat di titik-titik tertentu.

Sumber: ANTARA News Banten