TANGERANG — Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar menghentikan segala bentuk praktik perundungan atau bullying di tempat kerja. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Apel Pagi ASN minggu kedua bulan November di Lapangan Raden Arya Yudhanegara, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (9/11/2026).
“Saya tidak ingin mendengar, dari mulai tingkat yang lebih tinggi sampai ke bawah, ada bullying di tingkat staf Pemkab Tangerang,” ujar Wabup Intan di hadapan ratusan ASN yang mengikuti apel.
Peringatan itu bukan sekadar soal citra, melainkan sentuhan langsung pada iklim kerja birokrasi Kabupaten Tangerang. Menurut Wabup, suasana kerja yang kondusif, saling menghormati, dan kompak merupakan syarat mutlak agar birokrasi dapat berjalan optimal dalam melayani masyarakat. “Perundungan itu bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi bisa terjadi di lingkungan kerja. Ini harus kita stop dan selesaikan bersama,” tuturnya.
Bukan Cuma Masalah Sekolah
Pernyataan Wabup Intan menyoroti sisi perundungan yang sering luput dari perhatian: kekerasan verbal dan psikologis antar-rekan kerja. Selama ini isu bullying lebih identik dengan kasus di sekolah, sementara pola serupa di kantor — mulai dari sindiran, marginalisasi rekan kerja, sampai tekanan atasan — dianggap hal biasa. Padahal, dampaknya tidak kalah serius: kesehatan mental ASN terganggu, motivasi kerja menurun, dan pada akhirnya pelayanan publik yang menjadi ujung tombak birokrasi ikut terganggu.
Praktik perundungan di lingkungan kerja kerap terjadi tanpa disadari karena korbannya enggan bersuara. Banyak ASN merasa posisinya tidak sebanding dengan pelaku, terutama bila pelakunya atasan langsung. Akibatnya, korban memilih diam, pindah unit kerja, bahkan mengundurkan diri. Kondisi semacam ini, bila dibiarkan, akan melemahkan kualitas aparatur daerah secara jangka panjang. Untuk itu, Wabup menegaskan pengawasan harus berjalan dari tingkat pimpinan sampai staf, tanpa terkecuali.
Oleh karena itu, Wabup meminta seluruh ASN menjadikan momen apel sebagai sarana memperkuat komitmen, integritas, dan disiplin, bukan sekadar formalitas administratif. Ia juga menegaskan agar seluruh ASN mengikis ego sektoral antar-perangkat daerah demi mempercepat realisasi program pembangunan.
“Karena masyarakat menaruh harapan besar pada birokrasi yang cepat, ramah, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ucapnya.
Kemudahan Kenaikan Pangkat dan Pelepasan ASN Purna Bakti
Selain soal iklim kerja, pada kesempatan yang sama Wabup Intan juga memaparkan kemudahan regulasi kepegawaian terkini berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS. Melalui aturan baru tersebut, pengurusan usulan kenaikan pangkat kini diakomodasi hingga 12 periode dalam setahun, jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya yang hanya 6 periode.
Perubahan itu dinilai memudahkan ASN karena usulan kenaikan pangkat tidak lagi menumpuk pada periode tertentu. Dengan demikian, proses karier pegawai dapat berjalan lebih lancar tanpa menunggu antrean panjang di setiap periode pengajuan.
Dalam apel tersebut, Pemkab Tangerang juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat kepada puluhan ASN sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Sebanyak 37 ASN yang akan memasuki masa purna bakti pun dilepas dengan efektif per 1 Desember 2026.
“Semoga pengabdian bapak dan ibu sekalian selama menjadi ASN menjadi amal bakti yang mulia dan bernilai ibadah. Selamat menjalani masa purna bakti, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah,” kata Wabup Intan.
Dampak bagi Warga
Iklim kerja ASN yang sehat bukan cuma urusan internal pegawai. Ketika birokrasi bekerja tanpa rasa takut diperlakukan tidak adil, kualitas pelayanan publik ikut terangkat. Warga yang mengurus perizinan, pelayanan kesehatan, maupun bantuan sosial akan dilayani oleh aparat yang lebih fokus dan responsif.
Peringatan keras dari Wakil Bupati Tangerang ini sejalan dengan komitmen daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan dari sisi sumber daya manusia. Selain menyiapkan aturan yang lebih ringan soal karier, Pemkab Tangerang kini juga menegaskan batas jelas bahwa perundungan di lingkungan kerja tidak akan ditoleransi.
Bagi para ASN, pesannya sederhana: bekerja dengan disiplin, saling menghormati, dan menjaga profesionalisme. Sebab di balik meja kerja mereka ada jutaan warga Kabupaten Tangerang yang menunggu pelayanan cepat, ramah, dan tanpa drama.
Langkah Pemkab Tangerang ini juga bisa menjadi rujukan bagi daerah lain di Banten. Tanpa aturan main yang jelas soal perlakuan antar-pegawai, budaya kerja yang sehat hanya akan menjadi slogan belaka tanpa implementasi nyata di lapangan. Dengan menegaskan larangan perundungan sekaligus mempermudah urusan karier lewat kebijakan kenaikan pangkat yang lebih sering, pemerintah daerah menawarkan dua sisi sekaligus: sanksi tegas bagi pelanggar dan kemudahan bagi ASN yang bekerja baik dan berdedikasi.
Ke depan, efektivitas peringatan keras ini akan terlihat dari sejauh mana setiap laporan atau pengaduan soal perundungan ditindaklanjuti. Warga pun dapat ikut mengawasi, karena kualitas birokrasi pada akhirnya menentukan cepat-tidaknya layanan publik mereka terima. Apel pagi Senin itu boleh jadi titik awal: perubahan budaya kerja dimulai dari komitmen yang diucapkan di depan mata, bukan sekadar tertulis di atas kertas.
Sumber: Kabar6 · ANTARA News Banten