Pemkab Tangerang Pangkas Dana Darurat Rp1,17 Miliar di Tengah Dampak Erupsi Anak Krakatau

Wed, 30 Sep 2026 16:00:00 +0700

Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana mengurangi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar sekitar Rp1,17 miliar. Keputusan ini diambil di tengah Kabupaten Tangerang yang menjadi salah satu wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dan masih menghadapi potensi bencana lainnya.

Dalam APBD Murni 2026, anggaran BTT Kabupaten Tangerang diproyeksikan sebesar Rp44 miliar. Namun, dalam rancangan APBD Perubahan, anggaran tersebut direncanakan turun menjadi sekitar Rp42,82 miliar atau berkurang 2,67 persen.

Serapan BTT Sudah Lebih dari Setengah

Data yang dihimpun menunjukkan hingga 9 September 2026, serapan BTT telah mencapai sekitar 51,27 persen atau senilai Rp22,56 miliar. Sementara dana yang tersisa sekitar 48 persen atau kurang lebih Rp21 miliar.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengingat Kabupaten Tangerang masih dalam masa pemulihan pascaerupsi Anak Krakatau yang terjadi pada 4-6 September 2026. Erupsi tersebut mengakibatkan sebaran abu vulkanik yang melanda sejumlah wilayah di Banten dan Jabodetabek, termasuk beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Dampak erupsi terasa cukup luas. Beberapa bandara sempat ditutup sementara, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di wilayah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Provinsi Banten bahkan sempat memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di beberapa daerah terdampak untuk melindungi warga dari paparan abu vulkanik.

Belanja Daerah Justru Naik

Rencana pengurangan anggaran BTT itu muncul ketika Pemkab Tangerang justru memproyeksikan kenaikan total belanja daerah sebesar 7,87 persen atau sekitar Rp688,24 miliar. Dengan kenaikan tersebut, total belanja Pemkab Tangerang dalam APBD Perubahan 2026 direncanakan mencapai Rp9,43 triliun, naik dari sebelumnya Rp8,74 triliun dalam APBD Murni.

Tak hanya belanja, pendapatan daerah juga direncanakan meningkat sebesar 5,62 persen atau sekitar Rp466,37 miliar. Pendapatan Kabupaten Tangerang ditargetkan menjadi Rp8,76 triliun dari sebelumnya Rp8,29 triliun.

DPRD Yakin Target Tercapai

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, meyakini pemerintah daerah mampu merealisasikan target pendapatan tersebut. Keyakinan itu, menurut dia, merujuk pada capaian pendapatan daerah pada tahun sebelumnya yang mencapai 103,78 persen dari target.

“Karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah teknis pendapatan lainnya ini solid,” ungkap Amud, politisi Partai Golkar, seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (10/9/2026).

DPRD Kabupaten Tangerang sendiri telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna yang digelar belakangan ini.

Potensi Risiko di Tengah Ancaman Bencana

Meskipun total belanja naik, pengurangan anggaran BTT tetap menuai sorotan karena berbagai alasan. Pertama, Kabupaten Tangerang secara geografis berada dalam zona rawan bencana. Selain terdampak erupsi Anak Krakatau, wilayah ini juga menghadapi risiko banjir saat musim hujan, kebakaran lahan, dan berbagai bencana alam lainnya.

Kedua, serapan BTT yang sudah mencapai lebih dari 50 persen di pertengahan tahun menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran darurat di lapangan cukup tinggi. Pengurangan anggaran di sisa tahun berpotensi menghambat respons cepat apabila terjadi bencana susulan.

Ketiga, sejumlah daerah di sekitar Kabupaten Tangerang juga terdampak langsung erupsi. BNPB mencatat abu vulkanik erupsi GAK berdampak pada 15 kecamatan di tiga kabupaten. Beberapa warga bahkan sempat mengungsi selama hampir dua minggu akibat paparan abu vulkanik yang tebal.

Respons Pemerintah Daerah

Pemkab Tangerang sebelumnya juga telah menyerahkan bantuan terkait dampak erupsi, termasuk distribusi masker dan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang memastikan kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya tetap aman pascaerupsi.

Kota Tangerang Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang, juga sempat terdampak cukup signifikan. PJJ sempat diperpanjang di wilayah tersebut karena kualitas udara yang masih terkontaminasi abu vulkanik. Sejumlah sekolah harus menutup kegiatan tatap muka selama beberapa hari untuk menjaga kesehatan siswa dan tenaga pendidik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran untuk pemulihan infrastruktur yang terdampak, seperti perbaikan atap gedung publik yang terkikis abu vulkanik, pembersihan jalanan, dan pemeliharaan fasilitas kesehatan. Kebutuhan ini menambah tekanan pada postur APBD yang sudah mengalami penyesuaian.

Implikasi untuk Kesiapsiagaan Bencana

Beberapa pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah daerah sebaiknya mempertahankan atau bahkan menambah alokasi BTT di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak erupsi. Pengurangan anggaran di saat yang tidak tepat bisa berdampak pada kesiapsiagaan dan kecepatan penanganan di lapangan.

Bagi warga Kabupaten Tangerang, anggaran BTT merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan seberapa cepat pemerintah daerah dapat merespons ketika bencana terjadi. Dengan posisi geografis yang strategis namun rawan — berbatasan langsung dengan laut dan gunung api — kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan masyarakat.

Ketidakpastian cuaca ekstrem menjelang musim hujan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Banjir, tanah longsor, dan kebakaran lahan kering merupakan ancaman rutin yang membutuhkan ketersediaan dana darurat yang memadai sepanjang tahun.

Sementara itu, APBD Perubahan 2026 Kabupaten Tangerang kini resmi diketok palu oleh DPRD. Dengan total belanja yang mencapai Rp9,43 triliun, alokasi anggaran untuk berbagai sektor sudah ditentukan. Namun, besar atau kecilnya dana BTT yang tersisa akan sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat di sisa tahun 2026 ini.

Warga Kabupaten Tangerang berharap pemerintah daerah tetap mengutamakan kesiapsiagaan bencana dalam setiap kebijakan anggaran. Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak erupsi, setiap rupiah anggaran darurat yang dialokasikan dengan bijak dapat menjadi penentu keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat.

Sumber: Kabar6.com