Bupati Maesyal Rotasi Pejabat Kabupaten Tangerang, Aji Januardhi Beralih Pimpin Satpol PP

Mon, 05 Oct 2026 12:00:00 +0700

Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menata ulang jajaran pejabatnya. Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Tangerang. Pengambilan sumpah jabatan dan serah terima tugas berlangsung di Aula Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tangerang, Jumat (2/10/2026).

Perubahan penugasan paling menyorot perhatian terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang. Aji Januardhi Nurogo resmi mengemban amanah sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, Aji menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum. Kini kursi yang ia tinggalkan itu diisi pejabat lain setelah pergantian pucuk pimpinan di satuan penegak peraturan daerah tersebut.

Pergeseran ini juga menyinggung posisi Ana Supriatna yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP. Dalam rotasi kali ini, Ana mendapat amanah baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu, Achmad Kasori dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum menggantikan posisi Aji Januardhi.

Seluruh penataan jabatan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Tangerang Nomor 1048 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penyegaran Organisasi dan Penerapan Sistem Merit

Bupati Maesyal menyebut rotasi pejabat merupakan bagian dari langkah strategis dalam penataan birokrasi sekaligus penyegaran organisasi. Baginya, pelantikan pejabat baru bukan sekadar ganti orang, melainkan bagian dari perbaikan tata kelola.

“Ini adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif,” ujar Maesyal.

Menurut bupati, dinamika penugasan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang lumrah dalam rangka penyegaran organisasi dan penerapan sistem merit, yaitu sistem pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, bukan sekadar senioritas. Para pejabat yang baru menerima amanah diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, merangkul jajaran di unit kerja masing-masing, dan langsung bekerja maksimal,” katanya.

Menyiapkan Regenerasi Jelang Gelombang Pensiun 2027

Di sisi lain, Maesyal juga meminta Sekretaris Daerah Soma Atmaja dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang mulai memetakan kebutuhan birokrasi ke depan. Permintaan itu bukan tanpa alasan.

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Tangerang dijadwalkan memasuki masa purna tugas atau pensiun pada 2027 mendatang. Pemetaan sejak dini dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan jabatan strategis yang bisa mengganggu jalannya pelayanan publik. Dengan begitu, regenerasi birokrasi dapat berjalan tertib dan tidak mendadak.

Pemetaan itu juga berkaitan dengan kesiapan aparatur di bawahnya. BKPSDM perlu memastikan ada cadangan pejabat yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan yang akan kosong, sehingga proses penggantian tidak lagi mengandalkan rotasi dadakan seperti yang kerap terjadi belakangan ini.

Pergantian ini juga menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama tidak bisa dianggap permanen. Kinerja dan perilaku seorang pejabat senantiasa dinilai, termasuk ketika berurusan dengan aturan disiplin ASN. Dengan sistem merit yang ditekankan bupati, perpindahan kursi menjadi hal yang wajar selama dilandasi pertimbangan organisasi dan kebutuhan pelayanan.

Tantangan yang Menanti di Satpol PP

Satpol PP mengemban tugas penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam praktiknya, satuan ini menjadi garda depan pemerintah daerah saat berhadapan langsung dengan warga, mulai dari penertiban pedagang, pengawasan bangunan, sampai pengamanan kegiatan massa.

Aji Januardhi datang dari latar belakang Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, yang membuatnya terbiasa berhadapan dengan isu regulasi dan penegakan aturan. Namun, tantangan di lapangan jauh lebih rumit karena menyangkut langsung kehidupan sehari-hari warga. Karena itu, gaya komunikasi dan pendekatan di lapangan akan diuji sejak hari pertamanya menjabat.

Konteks di Balik Pergantian Posisi Kasatpol PP

Pergantian nakhoda Satpol PP ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi sebelumnya. Pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang dilaporkan ke Polda Banten atas dugaan pelecehan terhadap bawahannya. Menanggapi hal itu, Bupati Maesyal menjatuhkan sanksi disiplin tingkat sedang kategori tertinggi berupa penurunan pangkat satu tingkat setelah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Disiplin Kabupaten Tangerang.

Pemerintah kabupaten juga menegaskan bahwa proses hukum di kepolisian diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dijatuhkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Tangerang.

Bagi warga Kabupaten Tangerang, penataan jabatan ini punya makna langsung. Satpol PP adalah garda depan penertiban umum, mulai dari penegakan perda, penertiban pedagang kaki lima, hingga pengamanan kegiatan masyarakat. Karena itu, kepemimpinan yang baru diharapkan mampu menjaga kinerja satuan tersebut tetap berjalan normal dan semakin responsif terhadap keluhan warga.

Rotasi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Tangerang serius menyehatkan tubuh birokrasinya dari dalam. Jika penataan jabatan ini diikuti dengan kinerja yang terukur, warga tentu akan menikmati dampaknya lewat layanan publik yang lebih rapi dan penegakan aturan yang lebih adil.

Sumber: LensaMetro.com, ANTARA News Banten

Birokrasi on Portal Cikayasa

Bupati Maesyal Rotasi Pejabat Kabupaten Tangerang, Aji Januardhi Beralih Pimpin Satpol PP