Gubernur Banten Sapa Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang, Bantuan Desa hingga Sekolah Gratis Jadi Bahasan

Tue, 10 Nov 2026 12:00:00 +0700

KABUPATEN TANGERANG — Ratusan kepala desa se-Kabupaten Tangerang memenuhi Gedung Serba Guna (GSG) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Senin (9/11/2026). Mereka datang bukan untuk rapat rutin, melainkan berdialog langsung dengan Gubernur Banten Andra Soni dalam kegiatan Sapa Warga. Forum itu dipakai untuk membedah persoalan yang selama ini dihadapi desa, dari infrastruktur, bantuan keuangan, sampai penanganan stunting.

Gubernur membuka acara dengan menegaskan bahwa program pemerintah tidak akan jalan kalau hanya dikerjakan satu pihak. Menurutnya, kolaborasi multipihak atau pentahelix menjadi kunci, dan kepala desa adalah pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan.

“Kepala desa itu yang tahu persis apa yang terjadi di desanya. Karena itu kami buka ruang dialog seluas-luasnya, supaya solusinya dirumuskan bersama, bukan diputuskan dari atas saja,” ujar Andra Soni di hadapan para kepala desa.

Turut hadir Bupati Tangerang Mochammad Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, serta jajaran pejabat eselon II dari tingkat provinsi dan kabupaten. Kehadiran lengkap itu menunjukkan bahwa persoalan desa tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri.

Empat pesan utama untuk kepala desa

Dalam dialog tersebut, Gubernur Andra Soni menitipkan empat hal yang harus menjadi perhatian para kepala desa. Pertama, memastikan data ibu hamil, bayi, dan balita berisiko stunting akurat secara by name by address dan diperbarui secara berkala. Data yang rapi disebutnya menjadi dasar semua intervensi.

Kedua, memprioritaskan Dana Desa dan bantuan keuangan provinsi untuk kegiatan yang langsung menyasar keluarga berisiko. Ketiga, mengaktifkan kembali Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tiap desa. Keempat, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, PKK, hingga dunia usaha lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Penanganan stunting ini harus menjadi gerakan bersama. Tidak bisa hanya dinas kesehatan, tidak bisa hanya pemerintah desa,” tegasnya.

Rp120 juta per desa, total Rp148,56 miliar

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan bantuan keuangan desa tahun 2026 sebesar Rp120 juta untuk setiap desa. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp148,56 miliar bagi 1.238 desa se-Provinsi Banten.

Dari jumlah itu, sebanyak 246 desa berada di Kabupaten Tangerang, termasuk desa-desa di Kecamatan Solear seperti Cikasungka dan Adiyasa. Artinya, bantuan provinsi yang masuk ke kabupaten ini mencapai puluhan miliar rupiah dan menyebar hampir merata ke seluruh wilayah.

Gubernur menekankan bahwa dana tersebut bukan sekadar transfer anggaran. Dana Desa dan bantuan keuangan provinsi, katanya, harus menjadi kekuatan desa untuk merencanakan sendiri kegiatan pencegahan stunting, mulai dari pemberian makanan tambahan bergizi, penguatan posyandu, kelas ibu hamil dan balita, hingga perbaikan akses air bersih dan sanitasi.

Sekolah gratis menjangkau 30.258 siswa

Selain kesehatan, Andra Soni menyoroti Program Sekolah Gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta. Di Kabupaten Tangerang, program itu telah menjangkau 22.185 siswa pada tahun ajaran 2025/2026. Angkanya meningkat menjadi 30.258 siswa di 236 sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027.

Pemerintah Provinsi Banten juga telah membangun dua Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah ini, yakni SMAN 33 dan SMKN 16 Kabupaten Tangerang. Ke depan, pembangunan sekolah baru akan kembali dilakukan lewat skema kolaborasi: Pemkab Tangerang menyiapkan lahan, Pemprov membangun infrastrukturnya.

“Ke depan, kita akan kembali membangun USB melalui kolaborasi. Pemkab Tangerang yang menyiapkan lahannya, Pemprov yang membangun infrastrukturnya,” terang Gubernur.

Jalan desa dan angka stunting yang membaik

Di sektor infrastruktur, Pemprov Banten menjalankan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Melalui program ini, dua ruas jalan desa sepanjang 2,01 kilometer di Kabupaten Tangerang telah dibangun dengan anggaran Rp6,12 miliar. Pada 2026, program konektivitas ini menargetkan 33 ruas jalan baru.

Bupati Tangerang Mochammad Maesyal Rasyid menilai perangkat desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga memaparkan tren positif penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang, dari 7,7 persen pada 2024 menjadi 7,3 persen pada 2025.

Atas capaian itu, Kabupaten Tangerang menerima insentif fiskal sebesar Rp7,2 miliar pada November 2025 dan masuk dalam daftar 50 pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting. Maesyal menyebut capaian tersebut lahir dari kerja kolektif lintas sektor, bukan hasil satu dinas saja.

“Kami juga melaksanakan Program Sekolah Gratis tingkat kabupaten sebagai bentuk sinergi terhadap program serupa yang diinisiasi Bapak Gubernur Andra Soni,” ungkapnya.

Dampak yang ditunggu warga desa

Bagi warga di desa-desa Kabupaten Tangerang, pertemuan seperti ini dinilai penting karena menyatukan dua kepentingan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri: program provinsi dan kebutuhan riil di tingkat desa. Ketika kepala desa dilibatkan langsung, penyaluran bantuan keuangan hingga pembangunan jalan usaha tani diharapkan lebih tepat sasaran.

Sejumlah persoalan klasik desa masih menunggu penyelesaian, mulai dari kualitas jalan penghubung antar-kampung, akses air bersih, hingga layanan posyandu yang belum merata. Lewat skema kolaborasi yang ditawarkan pemprov, desa didorong tidak lagi hanya menjadi penerima program, tetapi juga perencana pembangunan di wilayahnya sendiri.

Menutup kegiatan, Bupati Maesyal menyampaikan apresiasi atas dukungan program Pemprov Banten yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut kolaborasi yang solid akan terus diperkuat agar program pemerintah daerah hingga pusat berjalan seiring.

“Termasuk dalam upaya menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.

Bagi Kabupaten Tangerang, yang kini menaungi ratusan desa dengan karakter wilayah pesisir, industri, dan pertanian sekaligus, sinergi provinsi-kabupaten-desa memang menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Namun dengan anggaran yang sudah dialokasikan dan forum dialog yang rutin dibuka, warga berharap hasilnya benar-benar terasa di tingkat RT dan RW, bukan berhenti di atas kertas.