Komdigi Perketat Pengawasan Medsos Saat Demo, Soroti Siaran Langsung Cari Gift

Fri, 28 Aug 2026 20:00:00 +0700

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan ruang digital di tengah gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk aksi besar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada 27 Agustus 2026. Pengawasan ini mencakup berbagai percakapan, unggahan, hingga siaran langsung yang berkaitan dengan aksi demonstrasi, menyusul kekhawatiran pemerintah bahwa ruang digital berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, fitnah, kebencian, ujaran kebencian, maupun provokasi yang dapat memperkeruh situasi.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan. Tetapi provokasi, DFK, ujaran kebencian, dan konten yang sengaja dibuat untuk menghasut atau memperkeruh keadaan tidak akan kami biarkan,” kata Meutya dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (27/8).

Sorotan pada Siaran Langsung Berorientasi Viralitas

Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Kementerian Komdigi adalah aktivitas siaran langsung selama aksi berlangsung. Berdasarkan hasil pemantauan, kementerian menemukan sejumlah siaran langsung yang dinilai lebih berorientasi pada viralitas dan monetisasi, termasuk melalui fitur pemberian hadiah atau gift yang tersedia di berbagai platform media sosial.

Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia. Sejak maraknya platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook yang menyediakan fitur live streaming dengan hadiah virtual, banyak pengguna yang memanfaatkan momen-momen panas untuk mendulang popularitas dan penghasilan. Aksi demonstrasi, yang biasanya menarik perhatian ribuan penonton, menjadi ladang subur bagi para konten kreator yang berburu gift dari penonton.

Pemerintah mengingatkan bahwa tingginya jumlah penonton atau viralnya sebuah konten tidak serta-merta menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan benar. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan potongan video, narasi tanpa konteks, atau informasi yang tidak memiliki sumber dan kebenaran yang jelas.

“Dalam situasi seperti ini, satu unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Karena itu, jangan sampai ruang digital justru menjadi ruang untuk memperkeruh suasana,” ujarnya.

Dampak bagi Warga Tangerang Raya

Bagi warga Tangerang Raya, pengawasan ini memiliki relevansi langsung. Sebagai wilayah penyangga Ibukota yang terhubung langsung dengan Jakarta melalui jalan tol dan transportasi umum, dampak aksi demonstrasi seringkali terasa hingga ke Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mulai dari kemacetan lalu lintas hingga arus massa yang melintas, warga setempat kerap menjadi pihak yang turut terdampak.

Di era digital seperti sekarang, informasi mengenai demonstrasi juga menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Warga Tangerang Raya yang tidak bisa hadir langsung di lokasi aksi kerap mengandalkan informasi dari platform digital untuk mengetahui perkembangan situasi. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, mereka juga rentan menjadi korban hoaks dan provokasi yang beredar di WhatsApp, Twitter, hingga TikTok.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang sebelumnya telah mengimbau warga untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama saat situasi sedang tidak kondusif. Imbauan senada juga disampaikan oleh berbagai tokoh masyarakat di Tangerang Raya yang menekankan pentingnya mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Peran Platform Digital dalam Pengawasan

Kementerian Komdigi tidak bekerja sendirian dalam pengawasan ini. Berbagai platform digital seperti TikTok, Meta (Facebook dan Instagram), dan X (sebelumnya Twitter) diminta untuk turut aktif memantau konten-konten yang berpotensi melanggar hukum. Beberapa platform bahkan telah mengambil langkah preventif, seperti TikTok yang sempat dibekukan izinnya secara sementara oleh Komdigi beberapa waktu lalu terkait penanganan data live streaming saat aksi demonstrasi.

Langkah tegas ini menjadi peringatan bagi para pengguna platform digital bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak berarti tanpa batas. Setiap konten yang diunggah harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan dampak sosialnya.

Para pakar digital dari berbagai universitas di Indonesia juga memberikan respons atas kebijakan ini. Menurut mereka, pengawasan digital memang diperlukan, namun harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan tentang pembatasan kebebasan berpendapat. Yang terpenting adalah bagaimana membedakan antara kritik yang sah dan provokasi yang berbahaya.

Literasi Digital sebagai Solusi Jangka Panjang

Alih-alih hanya mengandalkan pengawasan dan penegakan hukum, sejumlah kalangan menilai bahwa literasi digital menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Program-program peningkatan literasi digital yang telah dijalankan oleh Kementerian Komdigi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi perlu terus digencarkan, terutama di kalangan remaja dan pemuda yang merupakan pengguna aktif media sosial.

Di Tangerang Raya sendiri, berbagai komunitas digital dan komunitas kreatif telah aktif mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Workshop tentang cara mendeteksi hoaks, mengenal sumber informasi yang kredibel, serta etika bermedia sosial rutin diadakan di berbagai kelurahan dan kecamatan.

“Kami selalu mengingatkan anggota kami untuk tidak mudah terpancing emosi oleh konten di media sosial. Verifikasi dulu, baru share. Kalau ragu, lebih baik tidak usah dibagikan,” ujar salah satu pengurus komunitas digital di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Langkah Pemerintah ke Depan

Kementerian Komdigi menyatakan akan terus meningkatkan intensitas pemantauan selama situasi aksi berlangsung. Pemerintah menyatakan penanganan terhadap konten yang melanggar akan dilakukan sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku. Tindakan tegas akan diambil terhadap konten yang memenuhi unsur pelanggaran, termasuk penurunan konten, pemblokiran akun, hingga proses hukum bagi pelaku yang terbukti melanggar.

“Kami ingin masyarakat tetap dapat menyampaikan suara dan aspirasinya dengan aman. Pada saat yang sama, kami memastikan ruang digital tidak digunakan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, ataupun menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat,” kata Meutya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan adanya potensi pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk memecah belah, mengadu domba, atau memancing emosi melalui media sosial. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada narasi-narasi provokatif yang tidak jelas sumbernya, serta selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Bagi warga Tangerang Raya, pesan ini menjadi pengingat penting bahwa tanggung jawab digital ada di tangan setiap individu. Di tengah maraknya aksi demonstrasi dan menjamurnya siaran langsung di media sosial, kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan yang hoaks menjadi keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna internet.