Kenaikan Harga Solar Bikin Pengangkutan Sampah Kabupaten Tangerang Terhambat, Retribusi Baru Tembus Rp9,8 Miliar

Sun, 11 Oct 2026 12:00:00 +0700

Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis solar berimbas langsung pada layanan persampahan di Kabupaten Tangerang. Armada truk pengangkut sampah yang mayoritas berbahan bakar diesel harus menelan biaya operasional lebih mahal, sementara alokasi BBM di lapangan justru menipis. Akibatnya, jadwal pengangkutan sampah di sejumlah kawasan sempat molor dan memicu protes warga perumahan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengungkapkan bahwa tekanan biaya bahan bakar itu turut menyeret realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Dari target Rp15 miliar pada 2026, capaian yang tercatat baru menyentuh Rp9,8 miliar berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

“Yang sudah saya tanda tangani, tadi laporan dari bagian keuangan saya itu ada Rp9,8 M. Masih jauh lah untuk mencapai target Rp15 M,” kata Ujat, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, kenaikan harga solar adalah salah satu kendala utama. Truk pengangkut sampah milik DLHK hampir seluruhnya menggunakan diesel, sehingga setiap penyesuaian harga BBM langsung menggerus anggaran operasional harian. Ketika alokasi bahan bakar dibatasi, mobilitas armada ke titik-titik pembuangan sementara otomatis ikut tersendat.

“Ada kenaikan BBM yang begitu signifikan. Makanya tempo hari itu kan ramai, banyak protes dari warga perumahan, lambat pengangkutan, sebenarnya di situ. Nah, pada saat itu belum ada penyesuaian harga,” jelas Ujat.

Bukan Cuma Harga Solar

Persoalan yang dihadapi DLHK Kabupaten Tangerang memang tidak tunggal. Selain lonjakan harga BBM, Ujat menyebut bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah turut mengganggu rute pengangkutan. Sejumlah armada juga mengalami kerusakan, sehingga jumlah truk yang siap beroperasi setiap hari berkurang. Kombinasi tiga faktor itu membuat volume sampah yang berhasil diangkut tidak sebanding dengan timbulan sampah harian.

Di sisi lain, angka kejadian kedaruratan di Kabupaten Tangerang sepanjang September 2026 tercatat tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mencatat 469 kejadian kedaruratan berupa kebakaran, bencana, hingga operasi penyelamatan dan evakuasi dalam sebulan. Beban penanganan lingkungan yang bertumpuk itu menambah tekanan pada layanan dasar daerah, termasuk persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga masih menghadapi persoalan pencemaran lingkungan. Sepanjang 2026, DLHK mencatat sedikitnya 70 aduan pencemaran yang bersumber dari aktivitas industri skala menengah dan kecil. Artinya, pekerjaan rumah DLHK bukan hanya mengangkut sampah dari permukiman, tetapi juga menindaklanjuti keluhan warga soal limbah industri.

Tekanan Harga Solar Nasional

Kenaikan harga solar bukan fenomena lokal. PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga sejumlah produk BBM non-subsidi sejak awal September 2026. Dexlite, misalnya, naik dari Rp19.700 per liter menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex naik dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Kenaikan itu mengikuti pergerakan rata-rata harga minyak mentah dunia pada periode acuan sebelumnya.

Untuk kendaraan niaga dan alat berat, dampaknya terasa lebih berat karena volume konsumsi hariannya besar. Solar industri non-subsidi bahkan sempat mencatat kenaikan hingga puluhan persen dalam periode tertentu tahun ini. Setiap rupiah kenaikan harga per liter langsung dikalikan puluhan liter konsumsi satu truk dalam sehari, dan dikalikan lagi dengan jumlah armada yang harus turun ke lapangan.

Bagi daerah dengan wilayah seluas Kabupaten Tangerang, jarak tempuh menjadi faktor pengali tambahan. Truk sampah harus menempuh rute panjang dari permukiman padat di wilayah selatan dan timur menuju lokasi pembuangan akhir, melewati jalan kabupaten yang sebagian rusak. Semakin jauh jarak tempuh, semakin boros bahan bakar, dan semakin cepat anggaran operasional menipis.

Warga yang Paling Merasakan

Ketika pengangkutan molor, warga di kawasan perumahan yang paling dulu merasakan dampaknya. Sampah menumpuk di tempat pembuangan sementara, bau menyengat, dan lalat berdatangan. Tak heran bila protes sempat bermunculan dari sejumlah kompleks perumahan. Keluhan itu bukan semata soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut kesehatan lingkungan.

Persoalan ini menyentuh dua sisi sekaligus. Di satu sisi, warga menuntut pelayanan pengangkutan yang rutin. Di sisi lain, DLHK berhadapan dengan keterbatasan anggaran bahan bakar dan target retribusi yang belum tercapai. Menarik retribusi lebih ketat memang bisa menambah penerimaan, tetapi tanpa perbaikan layanan, warga cenderung enggan membayar.

Upaya Mengejar Target

Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Ujat memastikan DLHK tetap berupaya mengejar target penerimaan retribusi di sisa akhir tahun. Strategi yang ditempuh antara lain meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengoptimalkan penarikan retribusi di lapangan. Perbaikan armada juga menjadi prasyarat agar frekuensi pengangkutan kembali normal.

Untuk jangka menengah, efisiensi bahan bakar layak menjadi perhatian serius. Pengaturan rute yang lebih ringkas, perawatan mesin secara berkala, hingga kajian penggunaan armada yang lebih hemat energi bisa mengurangi ketergantungan pada solar. Sejumlah daerah sudah mulai melirik armada pengangkut sampah berbasis listrik untuk menekan biaya operasional jangka panjang.

Sementara itu, kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah tetap menjadi kunci. Semakin sedikit volume sampah yang harus diangkut, semakin ringan beban bahan bakar dan semakin besar peluang target retribusi terkejar tanpa harus menaikkan tarif.

Sumber: TangerangNews - Kenaikan Harga Solar Hambat Retribusi dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Tangerang

Harga Solar on Portal Cikayasa

Kenaikan Harga Solar Bikin Pengangkutan Sampah Kabupaten Tangerang Terhambat, Retribusi Baru Tembus Rp9,8 Miliar

Bukan Cuma Harga Solar

Tekanan Harga Solar Nasional

Warga yang Paling Merasakan

Upaya Mengejar Target