SPLP Proses 19,8 Juta Transaksi Bansos Digital, Warga Tangerang Raya Termasuk Sasaran Perluasan

Sun, 04 Oct 2026 20:00:00 +0700

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Uji coba itu menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia hingga data rekapitulasi per 28 September 2026.

Angka tersebut dibacakan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026). Menurut Meutya, hasil itu menjadi bukti bahwa SPLP sudah diuji lewat transaksi nyata dalam mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.

“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Meutya.

Apa itu SPLP dan kenapa penting bagi warga

SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah, sehingga proses validasi bisa berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Dalam praktiknya, sistem ini menjadi tulang punggung interoperabilitas pemerintah — istilah teknis untuk kemampuan berbagai sistem saling bertukar data tanpa harus membangun kanal sendiri-sendiri.

“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” jelas Meutya.

Bagi warga, dampaknya terasa pada proses bantuan sosial yang selama ini terkenal lambat karena data harus diverifikasi bolak-balik antarlembaga. SPLP mendukung pengurangan fragmentasi data, percepatan validasi, transparansi, tata kelola, serta penerapan standar keamanan akses informasi. Artinya, ketika data kependudukan, data penerima bantuan, dan data penyaluran bertemu dalam satu jalur, verifikasi tidak lagi mengulang hal yang sama di banyak meja.

Untuk wilayah Tangerang Raya, jumlah penerima bantuan sosial termasuk golongan besar. Baik warga Kota Tangerang, Tangerang Selatan, maupun Kabupaten Tangerang yang terdaftar sebagai penerima berbagai program bantuan menjadi bagian dari sasaran yang akan dilayani sistem serupa saat program ini masuk tahap perluasan. Bagi mereka, perubahan yang paling terasa bukan pada nominal bantuan, melainkan pada kepastian jadwal penyaluran dan berkurangnya cerita soal data yang harus diperbaiki berkali-kali hanya karena satu kolom tidak cocok antarlembaga. Selama ini, perbedaan data antara kartu keluarga, data DTKS, dan rekening penyaluran sering menjadi penyebab seseorang tersesat di antara meja administrasi.

Uji keamanan sebelum digelar penuh

Untuk menghadapi peningkatan transaksi menuju tahap rollout, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan akan memperkuat kapasitas SPLP. Pengujian blow test dan stress test secara end-to-end sudah dilakukan dan dijadwalkan dilanjutkan pada minggu pertama Oktober 2026 selama tidak ada kendala teknis.

“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.

Pengembangan selanjutnya diarahkan pada sinkronisasi mekanisme asinkronus dan sinkronus untuk mempercepat pertukaran data secara real time, termasuk untuk kebutuhan berbagi pakai data dalam volume besar dan penyampaian data kepada banyak instansi sekaligus.

“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” jelasnya.

Data tetap di instansinya, SPLP hanya penghubung

Salah satu isu yang paling sering muncul dalam diskusi data pemerintah adalah soal siapa yang memegang data warga. Meutya menegaskan, Kemkomdigi juga mempercepat onboarding instansi yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation.

Dalam mekanisme tersebut, kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasil, sementara SPLP hanya berfungsi sebagai penghubung dan tidak menyimpan data.

“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meutya.

Pernyataan ini penting karena uji coba Perlinsos Digital menyentuh data keluarga miskin — termasuk identitas, domisili, dan riwayat penerimaan bantuan. Dengan catatan setiap pertukaran data yang bisa dipertanggungjawabkan, audit terhadap aliran data menjadi lebih mudah dibanding sistem yang mengandalkan berkas manual.

Peta sinyal menentukan mana desa yang duluan

Di sisi konektivitas, Kemkomdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan di Indonesia. Sebanyak 93,73 persen atau lebih dari 129.000 titik sudah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.

Berdasarkan pemetaan itu, pelaksanaan awal direkomendasikan pada desa yang sudah tervalidasi dengan kualitas sinyal baik sekali.

“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya.

Bagi Tangerang Raya yang jaringan 4G-nya tergolong mapan, syarat tersebut terbilang memenuhi. Tantangannya lebih ada di sisi lain: kualitas sinyal di wilayah pesisir dan kawasan yang belum terjangkau jaringan fiber, yang selama ini kerap jadi keluhan warga saat layanan digital pemerintah mulai bergeser ke aplikasi.

Rencana implementasi penuh Perlinsos Digital dijadwalkan pada 2027. Jika uji coba lanjutan pada Oktober berjalan tanpa kendala, sistem yang sama akan menangani transaksi bantuan sosial dalam skala jauh lebih besar dari 19,8 juta transaksi yang tercatat sejauh ini.

Sumber: tangerangkab.go.id — Meutya Hafid: SPLP Komdigi Proses 19,8 Juta Transaksi Perlinsos Digital, Layani 5,4 Juta KK

Interoperabilitas Data on Portal Cikayasa

SPLP Proses 19,8 Juta Transaksi Bansos Digital, Warga Tangerang Raya Termasuk Sasaran Perluasan

Apa itu SPLP dan kenapa penting bagi warga

Uji keamanan sebelum digelar penuh

Data tetap di instansinya, SPLP hanya penghubung

Peta sinyal menentukan mana desa yang duluan