Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Matangkan Zona Integritas Menuju WBBM

Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0700

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Melalui kegiatan internalisasi, berbagi pengalaman, serta evaluasi pembangunan Zona Integritas yang digelar Jumat (16/10/2026), jajaran kantor tersebut menargetkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan itu bukan sekadar seremoni administratif. Ada tiga agenda yang dijalankan sekaligus: penguatan pemahaman seluruh pegawai, transfer pengalaman dari instansi yang lebih dulu meraih WBBM, dan asistensi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam sesi berbagi pengalaman, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menghadirkan tim Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II. Kepala KPKNL Tangerang II Desak Putu Jeny menyampaikan materi, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Mufid Hamdani yang juga menjabat Ketua Tim Keberlanjutan ZI WBBM, serta Kepala Seksi Piutang Negara Octa Dwinanda selaku Ketua Pengungkit Manajemen Perubahan Keberlanjutan ZI WBBM.

Belajar dari instansi yang sudah lebih dulu lolos

Ketiga narasumber membagikan strategi membangun dan menjaga keberlanjutan Zona Integritas. Poin yang dibahas mencakup penguatan budaya kerja berintegritas, pencegahan korupsi di level layanan, hingga pelaksanaan reformasi birokrasi yang dampaknya benar-benar terasa oleh masyarakat.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, pengalaman KPKNL Tangerang II relevan karena keduanya sama-sama mengelola layanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat dan aset negara. Perbedaan sektornya tidak menghapus kemiripan tantangan: tekanan penyelesaian target layanan, godaan jalur pintas, dan risiko kelelahan pegawai dalam menjaga standar prosedur.

Kegiatan itu juga menjadi wadah adopsi praktik baik. Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang diharapkan tidak menyalin dokumen, melainkan menyesuaikan cara kerja yang terbukti efektif dengan kondisi kantor dan karakter layanan pertanahan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Apa arti WBBM bagi warga Kabupaten Tangerang?

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan kemudian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaiannya tidak hanya soal berkas, tetapi juga soal hasil: kualitas layanan, kepatuhan prosedur, dan tingkat kepuasan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN sendiri sudah lama mendorong satuan kerjanya mengejar predikat ini. Sejumlah kantor pertanahan di berbagai daerah telah meraih WBK maupun WBBM, dan capaian itu dijadikan pembanding antarunit kerja di seluruh Indonesia.

Bagi warga, dampaknya bersifat praktis. Urusan pertanahan adalah salah satu jenis layanan yang paling sering dikeluhkan karena menyangkut biaya, waktu, dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Ketika sebuah kantor pertanahan menata Zona Integritas secara serius, yang seharusnya muncul adalah prosedur yang jelas, biaya resmi yang transparan, serta waktu penyelesaian yang bisa diprediksi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sendiri mengelola sejumlah program layanan yang menyentuh warga langsung, mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga program percepatan peralihan hak. Program-program inilah yang menjadi ujian nyata bagi janji integritas: apakah layanan cepat, murah, dan bebas calo benar-benar dirasakan warga di lapangan.

Evaluasi LKE dan koreksi yang masih dibutuhkan

Pada sesi berikutnya, kegiatan itu masuk ke agenda asistensi, monitoring, dan evaluasi LKE Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 bersama Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini meninjau capaian yang sudah diraih sekaligus memetakan aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaannya konsisten, bukan hanya menonjol menjelang penilaian.

Pemetaan semacam ini penting karena pembangunan Zona Integritas sering kandas pada tahap yang sama: semangat tinggi di awal, lalu mengendur ketika rutinitas mengejar target layanan harian kembali menekan. Karena itu, indikator yang dipakai tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi harus turun ke pengalaman warga yang mengurus sertifikat di loket.

Integritas tidak cukup diucapkan

Pelaksana Harian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Tunggal Cahyoadi, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi maupun indikator penilaian.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui perubahan pola pikir, budaya kerja, dan revolusi mental seluruh jajaran. Integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, serta cara kita melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pegawai memperkuat sinergi, meninggalkan pola kerja yang tidak efektif, serta membangun lingkungan kerja yang profesional dan humanis. Menurutnya, keberhasilan Zona Integritas tidak semata diukur dari predikat WBBM, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan pertanahan yang lebih mudah, transparan, memiliki kepastian, dan akuntabel.

Momentum yang tepat

Dorongan memperkuat integritas di lingkungan pertanahan datang di waktu yang sensitif. Pada September 2026, KPK menangkap sejumlah pejabat dalam operasi tangkap tangan yang menyasar jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk pejabat di kantor pertanahan dua daerah. Kasus itu menjadi pengingat bahwa layanan pertanahan adalah sektor rawan yang terus diawasi.

Kondisi tersebut menempatkan agenda Zona Integritas bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai kebutuhan. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, langkah yang sudah dimulai lewat internalisasi dan evaluasi LKE harus dibuktikan dalam keseharian: pelayanan tanpa perantara, informasi biaya yang terbuka, serta penanganan pengaduan yang tidak berputar-putar.

Warga yang menemui penyimpangan dalam pengurusan sertifikat atau layanan pertanahan lainnya tetap punya saluran untuk melapor, antara lain melalui kanal pengaduan resmi pemerintah dan unit layanan di kantor pertanahan setempat. Pengawasan publik adalah bagian dari pembangunan Zona Integritas itu sendiri.