MES Kabupaten Tangerang Bentuk Satgas Anti Rentenir, Bupati Minta Solusi Nyata untuk Warga

Sun, 13 Sep 2026 12:00:00 +0700

Praktik pinjaman ilegal atau rentenir masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang. Dari Kecamatan Kosambi hingga Solear, warga yang kepepet kebutuhan modal usaha kerap tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen. Kasus-kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi dan menimpa pelaku usaha kecil hingga rumah tangga berpenghasilan rendah. Kondisi inilah yang mendorong Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir dalam Seminar Urgensi Pembentukan Satgas di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat 11 September 2026.

Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah, mengungkapkan bahwa praktik rentenir kini telah merambah hingga pelosok desa. “Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip. Warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.

Ia menegaskan, penanganan rentenir tidak cukup hanya dengan imbauan. Diperlukan gerakan bersama yang terstruktur dan berkelanjutan. “Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih. Ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, menerima aduan, dan mendampingi warga,” ujarnya.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid memberikan dukungan penuh dan menekankan bahwa satgas harus memiliki uraian tugas yang jelas. “Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya, menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit, dan tidak banyak persyaratan,” ujar Maesyal.

Yang menarik, Bupati Maesyal tidak hanya membentuk satgas semata. Ia secara langsung menghadirkan lembaga pembiayaan milik pemerintah daerah, yakni Bank Pembiayaan Rakyat (BPR), PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) sebagai solusi konkret. Ketiga lembaga ini diharapkan menjadi alternatif resmi bagi warga yang membutuhkan modal usaha sehingga tidak perlu lari ke rentenir.

“Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM, dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya, dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegasnya.

Meskipun demikian, Maesyal juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam meminjam. Ia mencontohkan, jika kebutuhan modal hanya Rp3 juta hingga Rp5 juta, jangan sampai meminjam hingga Rp20 juta karena akan menjadi beban. Pinjaman harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan bayar. “Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya,” imbaunya.

Tokoh penggerak ekonomi syariah Banten, KH Embay Mulya Syarief, turut menyambut positif pembentukan satgas. Ia menilai praktik pinjaman ilegal bukan hanya persoalan utang-piutang, melainkan telah berdampak terhadap ketenangan dan kesejahteraan masyarakat. “Kasihan warga kita yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman sampai hidupnya nggak tenang,” kata KH Embay di Pendopo Bupati Tangerang.

Selain ulama, dukungan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang. Ketua PWI Kabupaten Tangerang terpilih, Hendra Wijaya, mengapresiasi langkah MES dan Pemkab Tangerang. “Kehadiran Satgas Anti Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di wilayah Tangerang,” ujarnya. Hendra menegaskan PWI siap mengambil bagian, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program edukasi.

Sementara itu, Mahrusillah menargetkan satgas segera direalisasikan di seluruh 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Keanggotaan satgas melibatkan berbagai unsur, termasuk NU, PWI, ormas, mahasiswa, dan MUI. Dengan keanggotaan yang beragam ini, diharapkan satgas mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi warga.

Sebagai informasi, MES Kabupaten Tangerang selama ini aktif melakukan edukasi literasi ekonomi syariah kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum di seluruh kecamatan. Kabupaten Tangerang bahkan dikenal sebagai pelopor Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Ekonomi Syariah di Indonesia. Keberadaan MES di lapangan membuat organisasi ini memahami betul kondisi riil masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal.

Praktik rentenir di Kabupaten Tangerang umumnya menargetkan pelaku UMKM dan warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan modal usaha mendesak. Bunga yang ditawarkan terlihat ringan di awal, namun sistem pencicilan yang berbelit dan denda keterlambatan yang tinggi membuat total utang membengkak hingga dua hingga tiga kali lipat dari pinjaman awal. Tak jarang, warga yang tidak mampu melunasi terpaksa menjual aset seperti kendaraan atau bahkan kehilangan rumah.

Keberadaan BPR Kerta Raharja Gemilang sebagai BPR milik pemerintah daerah menjadi salah satu alternatif yang bisa dimanfaatkan. Lembaga ini menyediakan Kredit Mikro Raharja untuk modal kerja pelaku usaha mikro dan kecil tanpa persyaratan agunan. Suku bunga yang ditawarkan mulai dari 1,73 persen per bulan jauh lebih terjangkau dibandingkan rentenir yang bisa mematok bunga 30 hingga 50 persen per bulan.

Dengan adanya lembaga pembiayaan resmi yang syaratnya dipermudah, diharapkan warga Kabupaten Tangerang tidak lagi menjadikan rentenir sebagai pilihan ketika menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak. Langkah ini sekaligus menjadi upaya membangun ekosistem pembiayaan yang lebih sehat di tingkat akar rumput, sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang selama ini merasa tidak punya pilihan lain selain meminjam ke rentenir. Keberhasilan satgas ini nantinya juga bisa menjadi model bagi daerah lain di Banten yang menghadapi masalah serupa.

Sumber: TangerangNews, Portalnusantara, JurnalNews

MES on Portal Cikayasa

MES Kabupaten Tangerang Bentuk Satgas Anti Rentenir, Bupati Minta Solusi Nyata untuk Warga