SISGITA Tangsel Direplikasi 58 Daerah, Gubernur Andra Soni: Bisa Perkuat PAD

Wed, 23 Sep 2026 16:00:00 +0700

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali mencatatkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan digital. Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau SISGITA, yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangsel, kini telah direplikasi oleh 58 pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Banten Andra Soni.

Apresiasi Gubernur Banten

Dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antardaerah dan Perjanjian Kerja Sama Replikasi dan Pemanfaatan SISGITA yang digelar di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026), Andra Soni menyampaikan rasa bangganya atas inovasi yang lahir dari daerahnya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Banten, saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah menginisiasi dan mengembangkan kerja sama ini,” kata Andra.

Menurut Andra, integrasi data berbasis elektronik menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah di era digital. Melalui SISGITA, informasi pertanahan dan perpajakan dapat dihubungkan dalam satu sistem yang lebih terpadu, sehingga pemerintah daerah memiliki data yang lebih akurat sekaligus proses pelayanan yang lebih efektif.

“Dengan demikian, sistem elektronik peta pajak dan pertanahan tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat, tetapi juga proses kerja yang lebih cepat, pelayanan yang lebih efektif, serta tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Apa Itu SISGITA?

SISGITA merupakan sistem yang mengintegrasikan data geospasial bidang tanah dengan data perpajakan daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah menghubungkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dalam satu platform digital.

Keterhubungan NIB dan NOP ini memiliki dampak signifikan. Pertama, pemerintah daerah dapat memiliki basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat karena setiap bidang tanah teridentifikasi secara jelas. Kedua, integrasi ini mendukung validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang selama ini kerap menjadi masalah karena ketidaksesuaian data antara instansi pertanahan dan perpajakan.

“Pada akhirnya diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota,” kata Andra merujuk pada potensi peningkatan PAD melalui data yang lebih akurat.

Semangat Otonomi Daerah di Era Digital

Andra menilai kerja sama replikasi SISGITA menunjukkan bahwa inovasi pemerintahan daerah tidak harus berhenti di daerah tempat inovasi tersebut dikembangkan. Praktik baik dapat dibagikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.

“Inilah semangat otonomi daerah di era digital, semangat untuk membangun sinergi, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pemerintahan daerah sebagai organisasi pembelajar yang senantiasa terbuka untuk berbagi pengalaman, mengadopsi praktik baik, dan terus melakukan perbaikan,” tuturnya.

Kehadiran perwakilan pemerintah daerah dari 58 kabupaten/kota dalam kegiatan tersebut menjadi bukti adanya semangat untuk memperkuat kolaborasi dan berbagi inovasi antardaerah. Jumlah ini menunjukkan bahwa SISGITA bukan sekadar inovasi lokal, melainkan solusi yang relevan dan dibutuhkan oleh berbagai daerah di Indonesia.

Momentum Spesial bagi Banten dan Tangsel

Andra juga menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Banten dan Tangerang Selatan. Inovasi SISGITA dapat menjadi salah satu praktik baik yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh daerah lain.

“Kegiatan pada hari ini menjadi kebanggaan, sekaligus hadiah ulang tahun Provinsi Banten ke-26 pada 4 Oktober yang datang, sekaligus kado ulang tahun Kota Tangerang Selatan ke-18 pada 26 November mendatang,” ucapnya.

Ia berharap SISGITA dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data.

“Semoga inovasi sistem peta pajak dan pertanahan Kota Tangerang Selatan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi praktik baik yang menginspirasi daerah-daerah lainnya untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Andra.

Dampak bagi Warga Tangerang Raya

Bagi warga Tangerang Raya, hadirnya SISGITA berarti proses administrasi pertanahan dan perpajakan menjadi lebih transparan dan cepat. Selama ini, banyak warga yang mengeluhkan lambatnya proses validasi data tanah dan pajak, terutama saat melakukan jual beli properti atau pengurusan surat tanah.

Dengan sistem terintegrasi, data bidang tanah dan objek pajak saling terhubung, sehingga mengurangi risiko kesalahan data dan mempercepat proses layanan publik. Warga tidak perlu lagi bolak-balik ke instansi berbeda untuk mengurus dokumen yang seharusnya saling terkait.

Replikasi SISGITA ke 58 daerah juga menunjukkan bahwa Tangerang Selatan mampu menjadi motor inovasi pemerintahan digital di tingkat nasional. Capaian ini memperkuat posisi Tangsel sebagai salah satu kota metropolitan di kawasan Jabodetabek yang serius dalam transformasi digital pemerintahan.

Tantangan Implementasi di Daerah Lain

Meski antusiasme tinggi, replikasi SISGITA ke 58 daerah bukan tanpa tantangan. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, infrastruktur digital, dan kapasitas SDM yang berbeda. Daerah dengan cakupan lahan yang luas seperti kabupaten tentu memiliki kompleksitas data yang lebih besar dibanding kota kecil.

Namun, pendekatan kolaboratif yang ditawarkan melalui kesepakatan bersama antardaerah menjadi kunci keberhasilan. Dengan saling berbagi pengalaman dan best practices, daerah penerima replikasi dapat mempercepat proses adaptasi tanpa harus memulai dari nol.

Keberhasilan Tangsel dalam mengembangkan SISGITA juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi. Di era digital ini, pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekadar menjadi pelaksana regulasi, tetapi juga menjadi aktor inovasi yang proaktif menjawab kebutuhan masyarakat.

Sumber: Berita Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan